Penulis: Niko Langi, Praktisi Sosial Politik Senior Sulawesi Utara
SatuUntukSemua.id — Ambisi menjadikan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka berkuasa selama dua periode akhirnya berakhir.
Pada hari Kamis, 12 November 2026, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR, setelah menjabat selama 25 bulan.
Langkah ini diambil Gibran di tengah tekanan yang semakin kuat. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan penyetaraan pendidikannya, putusan sebelumnya dari Mahkamah Konstitusi, serta desakan 120 anggota DPR yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat bahkan proses pemakzulan, membuat posisinya semakin sulit. Sebagian publik menduga keputusan ini diambil atas nasihat ayahnya, Joko Widodo.
Hubungan Lingkaran Solo dan Hambalang Dipertanyakan
Pengunduran diri ini memicu berbagai spekulasi mengenai hubungan antara lingkaran kekuasaan mantan Presiden Jokowi dengan lingkaran Presiden Prabowo Subianto.
Padahal dukungan Jokowi pada Pilpres 2024 menjadi salah satu kunci kemenangan pasangan ini.
Banyak Pengamat politik menilai mundurnya Gibran justru berpotensi memperkuat posisi politik Prabowo, namun di sisi lain memunculkan tanda tanya besar terhadap masa depan politik Jokowi dan keluarganya.
Salah satu yang memperburuk situasi adalah kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga menggunakan sistem resmi kepolisian untuk menyadap komunikasi Presiden.
Posisi Listyo Sigit yang selama ini dianggap sekutu dekat Jokowi membuat tekanan semakin mengarah ke lingkaran Solo.
Sejumlah tokoh termasuk Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak agar Jokowi juga diperiksa, terutama terkait pernyataannya pada 2023 soal penggunaan data intelijen untuk memantau tokoh politik. Saat dimintai tanggapan, Jokowi hanya meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan.
PSI Semakin Melemah Jelang 2029
Tekanan terhadap lingkaran Jokowi makin terasa dengan mundurnya tiga petinggi utama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari jajaran partai sekaligus dari posisi di Kabinet Merah Putih pada 9 November 2026.
Mereka adalah Raja Juli Antoni (Sekjen PSI dan Menteri Kehutanan), Isyana Bagoes Oka (Waketum PSI dan Wamen Dukbang), serta Giring Ganesha (mantan Ketum PSI dan Wamen Kebudayaan).
Kepergian tiga tokoh utama ini membuat PSI tak lagi memiliki perwakilan kader di kabinet, sekaligus melemahkan ambisi Jokowi dan Kaesang Pangarep meloloskan partai tersebut masuk ke DPR pada Pemilu 2029 mendatang. (Deon Wonggo)
Catatan: Tulisan ini murni dari alam berpikir Sang Penulis, dan tidak mewakili pandangan redaksi.
