BITUNG, SatuUntukSemua.id – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bitung terus berkomitmen memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kantah Kota Bitung mengikuti rapat koordinasi teknis guna membahas dan merumuskan solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan peralihan hak atas tanah, Senin (02/11/2026).
Rapat koordinasi ini dilaksanakan secara virtual melalui platform daring, dan diikuti secara saksama oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, Steven O. K. Wowor, S.ST., M.A.P., beserta jajaran pejabat teknis Kantor Pertanahan Kota Bitung.
Rapat ini digelar untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai hambatan yuridis dalam alur peralihan hak atas tanah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi hukum serta merumuskan skema penyelesaian atas permohonan peralihan hak yang tertahan.
Dalam pelaksanaannya, para pejabat teknis memaparkan inventarisasi berkas permasalahan peralihan hak yang membutuhkan penanganan khusus. Setiap peserta rapat melakukan analisis regulasi secara mendalam guna menentukan solusi legal yang sesuai dengan perundang-undangan pertanahan. Sesi pembahasan pun berlangsung interaktif hingga menghasilkan kesepakatan langkah pemrosesan berkas secara transparan.
Langkah ini merupakan wujud komitmen Kantor Pertanahan Kota Bitung dalam memberikan pelayanan yang optimal, profesional, dan terpercaya bagi masyarakat.
“Rapat koordinasi ini kami laksanakan untuk memastikan tidak ada lagi permohonan peralihan hak masyarakat yang tertahan karena hambatan yuridis. Kami menyamakan persepsi, kami bedah regulasinya, dan kami rumuskan solusinya secara bersama-sama,” jelas Steven.
“Prinsip kami jelas, pelayanan harus cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Tanah itu bukan hanya soal administrasi, tapi soal masa depan dan ketenangan masyarakat Kota Bitung. Karena itu kami akan terus kawal sampai berkas-berkas ini tuntas,” sambungnya.
Melalui perumusan solusi secara berkesinambungan ini, kepastian hukum atas peralihan hak kepemilikan tanah masyarakat Kota Bitung dapat terwujud. Penyelesaian hambatan teknis tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi alur administrasi serta kualitas pelayanan publik pertanahan.
Ke depannya, Kantah Kota Bitung berkomitmen untuk terus menghadirkan terobosan responsif demi menjamin keamanan hukum warga. (***)
Mau saya buatkan juga versi yang lebih pendek untuk *caption Instagram / Facebook BPN Bitung*, atau versi *voice over 1 menit* untuk video reels?
