MANADO, SatuUntukSemua.id – Tekanan fiskal akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat membuat dua parlemen daerah harus putar otak. DPRD Sulawesi Utara dan DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), duduk satu meja mematangkan strategi agar pembangunan infrastruktur tidak tumbang.
Momen itu terjadi saat Komisi IV DPRD Sumsel melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sulut di Gedung Cengkih, Manado, Rabu (7/10/2026). Rombongan Komisi IV DPRD Sumsel diterima langsung Wakil Ketua DPRD Sulut, dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS.
Pertemuan berlangsung alot. Isu utamanya sama: Dana transfer yang selama ini jadi napas pembangunan daerah, kini terpangkas. Kondisi ini memaksa daerah menyusun ulang skala prioritas anggaran.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Paruntu mengatakan, pemangkasan TKD bukan alasan untuk menghentikan pembangunan. Justru di saat seperti ini, DPRD dituntut lebih kreatif dan presisi dalam mengawal anggaran.
“Kita tidak bisa lagi dengan pola lama. Semua program harus diukur dampaknya. Mana yang benar-benar menyentuh rakyat, itu yang harus didahulukan. Keterbatasan fiskal ini harus kita jawab dengan kebijakan yang taktis,” tegas MEP, sapaan akrabnya.
Menurut MEP, studi komparasi antar DPRD seperti ini penting untuk membuka wawasan baru soal pengelolaan anggaran yang adaptif di tengah efisiensi dari pusat.
Senada, Pimpinan Komisi IV DPRD Sumsel menilai Sulut memiliki pola menarik dalam menyusun prioritas infrastruktur meski ruang fiskal terbatas. Mereka menyebut pertemuan ini menjadi bekal penting untuk dibawa pulang ke Sumsel.
Kedua lembaga sepakat, fungsi pengawasan anggaran harus diperketat. Penyesuaian belanja daerah harus tetap berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar formalitas administratif.
Kolaborasi Sulut-Sumsel ini diharapkan menjadi contoh bahwa di tengah pemotongan anggaran pusat, daerah tidak boleh pasif, tapi harus aktif mencari terobosan pembangunan yang pro-rakyat. (***)
