Pemprov Sulut Dorong TPAKD Perkuat PED dan Digitalisasi untuk Kejar Target RPJMD

Jemmy Ringkuangan, S.IP., M.Si., (Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulut)

MANADO, SatuUntukSemua.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah /TPAKD/ untuk memperkuat sinergi dan mempercepat implementasi program yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah /RPJMD/.

Hal itu disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, S.IP., M.Si., yang mewakili Gubernur Sulut dalam Rakorwil TPAKD SulutGo 2026 di Manado, Rabu (29/7/2026).

“TPAKD memiliki peran strategis sebagai katalisator dalam mendukung program-program kerja pemerintah daerah melalui implementasi Program Pengembangan Ekonomi Daerah /PED/. Pendekatan berbasis data ini harus fokus pada komoditas unggulan daerah dan membangun ekosistem closed loop,” ujar Jemmy.

Jemmy menyebut salah satu misi RPJMD Sulut 2025-2030 adalah “Membangun Perekonomian Daerah”. Karena itu, program TPAKD seperti penyaluran kredit ke sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata, perluasan Laku Pandai, serta digitalisasi pembayaran daerah harus selaras.

Ia juga mengapresiasi komitmen Gubernur Sulut yang memimpin langsung High Level Meeting /HLM/ TPAKD, TPID, TP2DD dan KDEKS se-Sulut pada 23 Februari 2026.

“Kehadiran langsung pimpinan daerah menunjukkan komitmen kuat Pemprov Sulut dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk perluasan akses keuangan,” kata Jemmy.

Lebih lanjut, Pemprov Sulut menyambut baik capaian TPAKD Sulut yang masuk nominasi TPAKD Award 2025 tingkat Provinsi se-Sulawesi. Ke depan, Jemmy berharap TPAKD tidak hanya masuk nominasi tetapi menjadi pemenang melalui inovasi nyata.

“Kami berharap Rakorwil ini menghasilkan rekomendasi strategis. Evaluasi program, berbagi praktik baik antar daerah, dan memperkuat koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar TPAKD benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam Rakorwil ini juga dibahas tantangan seperti rendahnya literasi keuangan di sebagian wilayah, kondisi geografis 3 daerah kepulauan, dan kebutuhan dukungan anggaran Pemda untuk operasional TPAKD.

Turut hadir dalam kegiatan ini *Kepala OJK Sulut, Ribert H.P. Sianipar*, Forkopimda, Bupati/Walikota se-SulutGo, serta perwakilan industri jasa keuangan. (***)

Pos terkait