BITUNG, SatuUntukSemua.id – Kantor Pertanahan Kota Bitung menggelar rapat koordinasi intensif bersama Pemerintah Kota Bitung pada Mei 2026. Pertemuan strategis ini difokuskan untuk membahas pelaksanaan 9 paket kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua instansi.
Seluruh pemangku kepentingan hadir untuk menyelaraskan visi dalam tata kelola pertanahan di wilayah Bitung. Sinergi ini menjadi langkah nyata memperkuat hubungan kelembagaan demi mendukung pembangunan daerah yang lebih tertata.
Rapat membahas mekanisme pelaksanaan agar setiap paket kegiatan dapat berjalan tepat waktu. Penguatan kolaborasi dinilai penting untuk memecahkan tantangan administratif dan teknis di lapangan. Integrasi data dan program diharapkan membuat pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, transparan, dan terukur.
Dari keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, Steven O.K Wowor, agenda utama kerja sama ini adalah mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional dan akuntabel.
“Kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta penataan ruang yang jelas menjadi target utama. Dan kita bersyukur, Pemerintah Kota Bitung menyambut baik inisiatif ini karena dinilai berdampak langsung pada iklim investasi dan kesejahteraan sosial,” jelas Wowor.
Proses koordinasi ini dilakukan dengan membedah langkah strategis untuk mengoptimalkan setiap poin dalam PKS. Para pejabat teknis saling bertukar informasi guna memastikan harmonisasi kebijakan dan menghindari tumpang tindih aturan. Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk mengawal implementasi 9 paket kegiatan hingga tuntas.
“Koordinasi ini penting agar pelayanan pertanahan di Bitung berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan sinkronisasi data dan program bersama Pemkot, kami optimistis target 9 paket kegiatan dapat terealisasi tepat waktu untuk kepentingan masyarakat,” tambah Wowor.
Dengan komitmen bersama yang diperkuat dalam rapat ini, Kantor Pertanahan Kota Bitung dan Pemkot Bitung menargetkan sistem pelayanan pertanahan yang lebih prima. Jika berjalan sesuai rencana, kolaborasi ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi tanah sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah yang tertata. (***)
