Oleh: Aristoteles Sjafii, Sekretaris PMKRI Manado 2020-2021, Ketua Himaju Manajemen FEB Unsrat 2019-2020
Melihat kembali Pada bulan Oktober 2025, Pemerintah Kota Manado baru saja menyusun proyeksi masa depan melalui KUA-PPAS APBD 2026.
Angka-angkanya sangat menggoda: Pertumbuhan ekonomi dipatok hingga 7,5%, PDRB per kapita menembus Rp145 juta, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melesat di angka 82,70. Di atas kertas, Manado adalah kota idaman yang sedang berada di puncak kejayaan.
Namun, mari kita sejenak keluar dari ruang rapat ber-AC dan berjalan ke leput, lorong-lorong kota, pasar-pasar atau pangkalan ojek di pinggiran kota. Di sana, angka-angka fantastis itu tidak lebih dari sekadar deretan angka mati yang tidak masuk ke dompet rakyat kecil.
PDRB Rp145 Juta—Kekayaan Siapa?
Pemerintah memproyeksikan pendapatan per kapita warga Manado mencapai Rp138–Rp145 juta per tahun. Jika dirata-rata, setiap warga seolah mengantongi Rp11,5 juta per bulan.
Pertanyaannya: Kantong siapa yang sedang dihitung? Realitanya, pertumbuhan ini bersifat elitis. Uang berputar kencang di sektor properti mewah, ritel raksasa, dan industri pariwisata yang dimiliki segelintir pemodal. Sementara itu, buruh toko, tenaga harian lepas (THL), dan pekerja sektor informal masih harus menjerit menghadapi kenaikan harga pangan yang sering kali tidak sinkron dengan klaim inflasi rendah 2,5%.
Pengangguran Turun atau Eksploitasi yang Naik?
Target penurunan pengangguran ke angka 6,67% terdengar mulia. Namun, kuantitas lapangan kerja tidak dibarengi dengan kualitas kesejahteraan. Saat ini, banyak perusahaan di Manado yang bertindak semena-mena:
-Gaji yang sering kali tidak cukup menutupi biaya hidup yang makin mahal.
-Sistem kontrak yang tidak memberikan kepastian masa depan.
-Pengawasan ketenagakerjaan yang tumpul, seolah pemerintah lebih takut kehilangan investor daripada kehilangan martabat pekerjanya.
IPM Tinggi di Tengah Pendidikan dan Kesehatan yang “Mahal”
Manado bangga dengan IPM di atas 82. Tapi mari jujur: akses kesehatan dan pendidikan berkualitas di kota ini semakin menjadi barang mewah.
Kesehatan: Memang banyak rumah sakit megah berdiri, tapi tanpa koneksi atau uang yang cukup, warga miskin harus rela mengantre panjang dalam birokrasi yang melelahkan.
Pendidikan: Sekolah unggulan kini menyerupai institusi bisnis. Anak-anak dari keluarga kurang mampu di Manado mulai merasa bahwa “pintar saja tidak cukup jika tidak punya biaya”.
Jangan Membangun Kota di Atas Angka Semu
Strategi pemerintah yang hanya mementingkan citra angka dan kepentingan elit adalah bom waktu. Pembangunan yang hanya mempercantik trotoar dan taman tanpa memperbaiki “isi piring” rakyat adalah pembangunan yang kehilangan jiwa.
Jika KUA-PPAS 2026 tidak diterjemahkan ke dalam aksi nyata yang pro-buruh, pro-rakyat miskin, dan menjamin keadilan akses sosial, maka pertumbuhan 7,5% itu hanyalah pesta para elit di atas penderitaan rakyat yang terpinggirkan. *
