SatuUntukSemua.id – Mantan Kepala Balitbangda Pemprov Sulut Novita Lumintang digeser ke jabatan yang baru sebagai Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Dirinya dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus (YSK) bersama beberapa pejabat lainnya, Senin (9/2/26).
Melihat rotasi tersebut, singkat cerita, keluarga besar GMNI Kota Manado angkat suara memberikan selamat dan masukan kepada Plt Kadis PMD Pemprov Sulut tersebut.
Pertama, Ketua IKA GMNI Manado Rollyanto Mapaliey mengucapkan, Selamat atas pengukuhannya sebagai Kepala Dinas.
“Semoga kepemimpinan baru ini membawa perubahan positif, inovasi, dan keberkahan bagi masyarakat,” ujarnya.
Kedua, Ketua DPC GMNI Manado gerbong Wisma Trisakti, Matthew Liling mengatakan, kiranya rotasi ini menimbulkan impact dalam pemberdayaan masyarakat khususnya Kota Manado.
“Dalam hal ini, kami DPC GMNI Manado bersedia memberikan masukan konstruktif maupun kritis, terkait kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Pemprov Sulut,” ucapnya.
KELEMAHAN UTAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KHUSUSNYA DI KOTA MANADO
1. Rendahnya Partisipasi Aktif Masyarakat
Salah satu hambatan utama adalah kurangnya keterlibatan aktif warga dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemberdayaan.
Hingga seringkali masyarakat hanya menjadi objek, bukan subjek, yang mengakibatkan program kurang tepat sasaran.
2. Budaya Ketergantungan
Masih terdapat mindset ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah atau pihak luar, sehingga inisiatif mandiri untuk mengembangkan potensi diri, ataupun ekonomi lokal sering kali lambat berkembang.
3. Terbatasnya SDM dan Keterampilan
Kurangnya pengetahuan, keterampilan teknis, dan kapasitas pengorganisasian di tingkat lokal membuat pelaksanaan program pemberdayaan tidak maksimal.
4. Keterbatasan Akses Informasi dan Sarana Prasarana
Masalah akses terhadap informasi yang relevan dan dukungan infrastruktur serta sarana prasarana yang kurang memadai juga menjadi kendala utama.
5. Ketidaktepatan Sasaran Program
Dalam beberapa kasus, bantuan atau program pemberdayaan ekonomi tidak menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan (miskin), sehingga dampaknya tidak merata.
5. Kurangnya Pendampingan Berkelanjutan
Program seringkali hanya bersifat sesaat alias tidak berkelanjutan dan berhenti ketika pendampingan dari pihak eksternal selesai, sehingga tidak terjadi perubahan ekonomi yang permanen.
6. Konflik Internal dan Kepemimpinan
Adanya konflik dalam komunitas dan lemahnya kepemimpinan lokal dalam hal ini kader, tokoh dan masyarakat dapat menghambat kohesi dan jalannya program pemberdayaan itu sendiri.
