SatuUntukSemua.id – Aroma persaingan mulai terasa menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Utara. Forum tertinggi partai di tingkat provinsi ini dipastikan bukan sekedar agenda seremonial, melainkan ajang pertarungan politik yang menentukan siapa figur yang akan mengendalikan mesin politik beringin di Sulut.
Musda Golkar kali ini diprediksi berlangsung dinamis, Sejumlah figur disebut-sebut mulai membangun komunikasi politik dan menggalang dukungan, terutama dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II kabupaten dan kota yang menjadi pemegang suara strategis.
Dalam peta politik internal Golkar, DPD II dikenal sebagai “lumbung suara” yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan siapa yang berpeluang menduduki kursi Ketua DPD I.
Tak berlebihan jika banyak kalangan menyebut DPD II sebagai penentu kemenangan atau bahkan “king maker” dalam Musda. Kandidat yang mampu mengamankan dukungan mayoritas DPD II biasanya memiliki peluang besar untuk memenangkan pertarungan.
BANGUN KOMUNIKASI EFEKTIF DENGAN DPD II MILIKI PELUANG BESAR MENANGKAN MUSDA
Sementara itu, Pengamat sosial politik, Jeffrey Sorongan, menilai posisi DPD II memang menjadi faktor dominan dalam menentukan arah kepemimpinan partai di tingkat provinsi.
“Dalam struktur partai modern seperti Golkar, kekuatan sesungguhnya berada pada basis organisasi. DPD II adalah representasi kekuatan riil partai di daerah karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan konstituen dan mesin politik lapangan. Siapa yang mampu membangun komunikasi efektif dengan DPD II biasanya memiliki peluang paling besar memenangkan Musda,” ujar Sorongan.
Selain DPD II, organisasi pendiri dan sayap partai seperti Kosgoro 1957, MKGR, SOKSI, AMPI dan KPPG juga memiliki hak suara. Kombinasi suara inilah yang sering menjadi arena lobi politik, negosiasi kekuatan, hingga pembentukan koalisi internal partai.
Menariknya, pertarungan Musda tidak hanya terjadi saat pemilihan ketua. Justru, perebutan pengaruh sering dimulai sejak pembahasan tata tertib Musda.
Tata tertib menjadi “pintu masuk” menentukan syarat pencalonan, jumlah dukungan minimal, hingga mekanisme pemilihan. Dalam praktik politik partai, penyusunan aturan ini sering menjadi ajang tarik-menarik kepentingan antar kubu.
Ia menambahkan, dinamika pembahasan tata tertib sering kali menjadi indikator awal peta kekuatan kandidat.
“Dalam banyak Musda partai politik, perebutan pengaruh biasanya sudah terlihat sejak pembahasan tata tertib. Dari situ bisa dibaca konfigurasi kekuatan politik internal dan arah koalisi yang sedang terbentuk,” jelasnya.
Setelah tata tertib disahkan, panitia membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPD I Golkar Sulut.
Para kandidat wajib memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari status kader aktif, kepemilikan KTA, pengalaman kepengurusan, hingga menyerahkan visi dan misi kepemimpinan.
Namun, syarat paling krusial tetap pada dukungan pemilik suara. Tanpa dukungan struktural, peluang kandidat untuk maju hampir dipastikan tertutup.
Golkar dikenal mengedepankan musyawarah mufakat dalam memilih pemimpin. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, pemilihan akan dilakukan melalui voting.
Voting biasanya menjadi sinyal adanya persaingan terbuka dan polarisasi kekuatan di internal partai, Situasi ini sering memunculkan dinamika politik yang lebih tajam, bahkan memicu pergeseran peta dukungan menjelang pemilihan.
Meski dipilih melalui Musda, hasil pemilihan Ketua DPD I tetap harus mendapatkan pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Restu DPP menjadi legitimasi final yang menentukan sah atau tidaknya kepemimpinan baru.
Dia melihat, peran DPP tetap strategis dalam menjaga stabilitas partai secara nasional.
“Musda memang menentukan figur secara organisatoris di daerah, tetapi legitimasi politik tetap berada di tangan DPP. Biasanya DPP juga mempertimbangkan aspek elektoral, soliditas kader, serta kesiapan menghadapi agenda politik nasional dan daerah,” katanya.
POLITIK INTERNAL YANG SARAT MANUVER DAN STRATEGI
Musda Golkar Sulut bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi ketua, Forum ini juga menjadi ajang konsolidasi kekuatan partai dalam menghadapi pertarungan politik ke depan.
Siapa pun yang terpilih nantinya akan memegang kendali mesin politik Golkar di Sulawesi Utara, termasuk menentukan arah strategi partai menghadapi kontestasi elektoral berikutnya.
Dengan posisi DPD II sebagai pemegang kunci suara, Musda Golkar Sulut dipastikan akan menjadi panggung pertarungan politik internal yang sarat manuver dan strategi.
Siapa figur yang mampu menguasai dukungan struktural dan keluar sebagai nahkoda baru Golkar Sulut antara Michaela Elsiana Paruntu (MEP) VS Tonny Hendrik Lasut (THL)?
