Oleh: Ican Octo Panambunan, Alumni GMNI Manado, Asal Komisariat Swaradika Fispol Unsrat
SATUUNTUKSEMUA.ID – Keputusan PDI Perjuangan Sulawesi Utara yang tidak lagi menempatkan James Sumendap, S.H., M.H.
Dalam struktur kepengurusan partai patut dibaca bukan sebagai dinamika biasa, melainkan sebagai sinyal kemunduran dalam manajemen kader politik.
Ditengah tantangan elektoral yang kian kompleks, langkah ini justru menunjukkan kegagalan PDI Perjuangan Sulut tidak bisa merawat aset politik strategisnya sendiri.
James Sumendap bukan kader ecek-ecek. Ia adalah produk kaderisasi ideologis yang lahir dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) organisasi yang selama puluhan tahun menjadi lumbung kader PDI Perjuangan.
Menjabat sebagai Ketua PA GMNI, James adalah figur yang memahami betul ideologi, sejarah, dan garis perjuangan partai.
Ironisnya, kader dengan latar belakang sekuat ini justru tersisih, sementara PDIP Sulut hari ini tampak semakin pragmatis dan elitis.
Prestasi elektoral James Sumendap juga tidak bisa diperdebatkan.
Dua periode memimpin Kabupaten Minahasa Tenggara dengan legitimasi kuat, bahkan mencatat sejarah politik dengan melawan kotak kosong pada periode kedua, fenomena yang belum pernah terjadi di Sulawesi Utara.
Fakta ini bukan sekedar catatan statistik, melainkan bukti nyata kekuatan basis massa dan kemampuan konsolidasi politik yang solid di tingkat akar rumput.
Pertanyaannya sederhana dan fundamental, mengapa figur dengan rekam jejak sekuat ini justru dianggap tidak relevan dalam struktur PDI Perjuangan Sulut?
Jika alasannya adalah perbedaan pandangan politik internal, maka PDIP Sulut patut dikritik karena gagal mengelola dialektika demokratis di dalam tubuh partai.
Jika alasannya adalah persoalan loyalitas personal atau konflik elite, maka ini menegaskan bahwa PDI Perjuangan Sulut sedang dikuasai oleh politik selera, bukan politik meritokrasi.
Lebih jauh, keputusan ini berpotensi menjadi blunder strategis menuju Pemilu 2029.
Politik tidak mengenal ruang hampa. Kader yang disingkirkan hari ini adalah amunisi bagi partai lain esok hari.
James Sumendap adalah figur dengan pengalaman eksekutif, jaringan lintas organisasi, dan basis pemilih yang nyata, sebuah paket lengkap yang tentu sangat menggoda bagi partai-partai besar di Sulawesi Utara.
Dalam konteks ini, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) muncul sebagai opsi yang paling rasional.
Partai berlambang burung Garuda itu dikenal membuka ruang bagi figur-figur petarung, berpengalaman, dan memiliki daya juang elektoral.
Secara karakter dan visi kepemimpinan, James Sumendap memiliki irisan kuat dengan garis politik Gerindra.
Jika ini terjadi, PDI Perjuangan Sulut bukan hanya kehilangan kader, tetapi secara sadar menyerahkan kekuatan politiknya kepada lawan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, kasus James Sumendap mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam, PDI Perjuangan Sulut tampak alergi terhadap kader yang kuat, mandiri, dan memiliki basis massa sendiri.
Dalam banyak kasus, partai yang takut pada kader besar justru sedang menyiapkan kekalahannya sendiri.
Sejarah politik Indonesia berulang kali membuktikan hal ini.
Menuju 2029, PDI Perjuangan Sulut seharusnya melakukan konsolidasi ideologis dan regenerasi kepemimpinan yang sehat, bukan justru menyingkirkan kader berpengalaman dan berprestasi.
Politik bukan sekedar soal menjaga kendali internal, tetapi tentang memenangkan kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Jika pola menyingkirkan kader ideologis terus dipertahankan, maka PDIP Sulut patut bersiap menghadapi kenyataan pahit, basis massa yang dulu solid bisa berubah menjadi penonton, bahkan beralih dukungan.
Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa disalahkan selain keputusan politik internal yang arogan dan rabun strategi.
Dalam politik, kesalahan terbesar bukanlah kalah dalam pertarungan, melainkan salah membaca kekuatan sendiri.
Dan dalam kasus James Sumendap, PDIP Sulut tampaknya sedang melakukan kesalahan itu, secara sadar dan terbuka.
