SATUUNTUKSEMUA.ID – Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (Diskominfo) Denny Mangala, sekaligus juru bicara Pemprov Sulut menanggapi sejumlah pemberitaan dan unggahan di media sosial yang dinilai tendensius, menyerang pribadi dan kebijakan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.
Denny menegaskan, tudingan seperti “pencitraan” maupun kritik terhadap pengangkatan staf khusus dan kondisi infrastruktur jalan yang rusak harus dilihat secara proporsional dan bijak.
“Perlu dipahami bahwa kebijakan dan arah pembangunan Gubernur Yulius Selvanus tertuang dalam RPJMD Sulawesi Utara 2025–2029 yang dituangkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2025. Dalam RPJMD tersebut berisi program kerja untuk lima tahun ke depan, dan apa yang akan dilakukan setiap tahun tergambar dalam dokumen perencanaan tersebut,” kata Denny.
Mangala menjelaskan, sejak Gubernur dilantik pada 20 Februari 2025, APBD 2025 sudah berjalan dan mengalami sejumlah dinamika.
Ini terjadi karena adanya kebijakan Efisiensi Nasional, sehingga Pemprov harus melakukan penyesuaian anggaran.
“Meski begitu pak Yulius mampu menerapkan strategi yang taktis. Tanpa APBD, paling tidak warga Pulau Gangga dan Talise bisa menikmati listrik selama 24 jam. Bahkan atas perjuangan Bapak Gubernur, Kementerian Desa akan membangun listrik satu kali 24 jam di desa-desa di Pulau Talaud,” ujar Mangala.
Denny menjelaskan, komitmen Gubernur Sulut tidak berhenti di situ. Bantuan-bantuan yang mengalir ke masyarakat seperti alat pertanian, perikanan, pangan murah, serta bantuan sosial lainnya merupakan hasil perjuangan Gubernur kepada pemerintah pusat melalui berbagai kementerian.
“Keamanan dan kenyamanan hidup tetap terjaga. Bahkan inflasi Sulut sangat kondusif, dan ekonomi tumbuh positif yang mampu menciptakan geliat ekonomi masyarakat makin dinamis,” katanya.
Denny mengajak masyarakat untuk menyaring informasi secara bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan.
“Mari berikan kesempatan kepada Bapak Yulius untuk bekerja membangun Sulawesi Utara. Kalaupun masih ada perbedaan pandangan politik, bawalah itu dalam nuansa yang harmonis,” tutup Mangala.
