Bersama Gubernur Yulius, MEP Jadi Narasumber Dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Sulut

Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Elsiana Paruntu, saat menjadi Narsum dalam Forum Konsultasi Publik RPJM Sulut

Manado, SatuUntukSemua.id – Pemerintah Sulawesi Utara (Sulut), menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Provinsi Sulut Tahun 2025-2029, di Hotel Peninsula Manado, Selasa (25/03/25).

Kegiatan ini, dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Elsiana Paruntu (MEP), Dekan FISIP Unsrat Dr Ferry Liando, serta beberapa Kepala SKPD Pemprov Sulut.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengutarakan, RPJMD Sulut berangkat dan penjabaran visi misi kepemimpinannya kedepan.

“RPJMD ini menjadi tolak ukur visi-misi saya Gubernur Sulut dan Wakil Gubernur Sulut, yang akan menjadi prioritas 5 tahun kepemimpinan kami kedepan. Sehingga dalam RPJMD ini, kita akan masukan semua komponen yang ada di Sulut. Baik akdemisi, budayawan, tokoh agama dan lainya,” kata Gubernur Yulius kepada wartawan.

Perda RPJMD harus ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

“Sedikitnya, kita punya waktu 3 tahap sampai 20 agustus 2025 ini, sebelum ditetapkan nanti,” tambah Gubernur.

Kendati begitu, Gubernur mengakui untuk saat ini kepemimpinannya masih menggunakan rencana program yang lama.

Sementara itu, MEP yang hadir dalam kapasitas sebagai narasumber ini mengatakan, diskusi RPJMD ini penting, guna mencakup sinkronisasi perencanaan yang dibangun oleh pemerintah pusat baik rencana jangka panjang, menengah maupun prioritas nasional.

“Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD ini penting. Untuk mensinkronkan visi misi Kepala Daerah yang harus dijabarkan serta pedoman kepada perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan,” kata MEP.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan turunan dari RPJP dan menjadi pedoman dan modal awal dalam menyusul rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga didalamnya dapat menyuksesakan visi misi Pemerintah saat ini.

“Saya berharap agar kajian yang diambil dalam rancangan RPJMD ini dapat dipertajam dengan memperhatikan berbagai hal, termasuk arah kebijakan pemerintah pusat saat ini yang lebih mengarah pada pembangunan Inklusif yang artinya kebijakan pembangunan tidak hanya menargetkan pembangunan yang tinggi tetapi kesejahteraan yang merata sehingga tidak ada kesenjangan di kalangan masyarakat,” ujar MEP. (***)

Pos terkait